Semarang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan bertempat di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Senin, (23/02). Kunjungan kerja ini mengangkat tema “Penguatan Supremasi Hukum, Keimigrasian, Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, serta Perlindungan Saksi dan Korban di Jawa Tengah dalam Menjawab Tantangan Aktual demi Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum.”
Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., yang menyampaikan bahwa kunjungan kerja reses merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan dan layanan publik di bidang hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, hak asasi manusia, serta perlindungan saksi dan korban di Jawa Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, pemaparan disampaikan oleh mitra kerja Komisi XIII DPR RI, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jawa Tengah, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan memaparkan capaian kinerja keimigrasian periode Januari 2025 hingga Februari 2026, di antaranya penerbitan paspor dan izin tinggal, serta total perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah telah melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penundaan/penolakan permohonan paspor yang terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, serta membentuk 45 Desa Binaan Imigrasi.
Dalam aspek penerimaan negara, disampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian Tahun 2024 hingga 2025 telah melebihi target secara konsisten, dengan realisasi per Februari 2026 menunjukan hal yang positif dan diprediksi dapat mencapai target dengan strategi yang akan dilakukan. Selain itu terdapat kantor imigrasi baru yang tengah dipercepat persiapan operasionalnya, yaitu Kantor Imigrasi Blora, Purworejo, dan Tegal.
Menanggapi pemaparan tersebut, Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan keimigrasian kepada masyarakat, seiring dengan peningkatan PNBP yang terjadi dari tahun ke tahun di wilayah Jawa Tengah. Pada akhir kegiatan, Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi atas pembentukan Desa Binaan Imigrasi sebagai strategi pencegahan TPPO dan PMI non-prosedural, serta mendukung penguatan Rumah Detensi Imigrasi, optimalisasi pengawasan orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), integrasi data lintas instansi, serta langkah-langkah preventif dalam pelayanan paspor terhadap permohonan berisiko.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian dalam rangka mewujudkan supremasi keimigrasian serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.
